KupasKasus.com, Jakarta - Ukraina menolak mentah-mentah proposal damai yang diajukan Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto. Mereka menganggap proposal itu aneh, terdengar seperti usulan Rusia, bukan Indonesia.

"Terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia. Kami tidak butuh mediator seperti ini datang ke kami [dengan] rencana aneh ini," ujar Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, seperti dikutip AFP, Sabtu (3/6).

Reznikov melontarkan penolakan ini tak lama setelah Prabowo menyampaikan proposal perdamaian ketika berpidato di Shangri-La Dialogue di Singapura.

Dalam pidato itu, Prabowo menyodorkan tiga poin untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina, yaitu gencatan senjata, penarikan pasukan, dan referendum.

"Yang pertama harus dilakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata," ujar Prabowo, seperti dilansir kantor berita Antara.

Selanjutnya, Prabowo juga mendesak pasukan kedua negara mundur sejauh 15 kilometer dari titik gencatan senjata demi menciptakan wilayah demiliterisasi.

Ia mengatakan bahwa zona demiliterisasi ini nantinya harus diamati dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Setelah itu, Prabowo mengusulkan agar PBB menggelar referendum untuk menentukan warga di zona demiliterisasi itu ingin bergabung dengan Ukraina atau Rusia.

"PBB kemudian menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi," ucap Prabowo.

Menurut Prabowo, PBB harus menggelar referendum guna memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di wilayah yang disengketakan.

"Saya mengusulkan agar dialog Shangri-La menemukan modus deklarasi sukarela yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian," kata Prabowo, sebagaimana dilansir Reuters.

Sejak perang berkecamuk, Rusia sebenarnya sudah beberapa kali menggelar referendum di empat wilayah yang hendak mereka caplok. Meski diduga banyak kecurangan, hasil referendum menunjukkan keempat wilayah itu ingin bergabung dengan Rusia.

Negeri Beruang Merah pun mencaplok sepihak keempat wilayah itu, walau Ukraina masih menguasai sejumlah titik di daerah-daerah tersebut.

Referendum semacam ini bukan lagi hal asing dalam perseteruan kedua negara. Pada 2014, Rusia juga mencaplok Crimea setelah kawasan itu menggelar referendum. Pencaplokan itu tak pernah diakui masyarakat internasional.

Berkaca pada sejarah tersebut, Ukraina dan sejumlah pihak lain mengecam usulan Prabowo. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Joseph Borrell, bahkan menyampaikan langsung kritiknya di Shangri-La Dialogue.

"Kita harus membawa perdamaian ke Ukraina," ucap Borrell.

Namun, katanya, perdamaian itu harus "perdamaian yang adil, bukan sebuah perdamaian karena menyerah."

Sumber: CNN Indonesia