KupasKasus.com, Pekanbaru - Indonesia merupakan negara yang potensial dengan kemajemukan masyarakatnya. Kemajemukan ini ditandai dengan adanya perbedaan golongan, suku bangsa, dan etnik masyarakatnya yang mempunyai kebudayaan khas tersendiri. Meskipun memiliki keragaman latar belakang, tetapi secara bersama-sama hidup dalam satu wadah dan berada di bawah naungan sistem dan kebudayaan nasional Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Dalam lingkup yang lebih kecil, Riau pun memiliki kemajemukan serupa. Masyarakat Provinsi Riau dapat digolongkan sebagai sebuah masyarakat majemuk, karena terdiri atas sejumlah suku bangsa dan etnik yang hidup berdampingan. Setiap suku bangsa dan etnik saling berhubungan, berbaur, dan saling mempengaruhi dalam suasana kebudayaan umum-lokal yang harmonis, namun tetap mempertahankan identitas sosial-budayanya.

Golongan suku bangsa dan etnik yang terdapat dalam masyarakat Provinsi Riau diantaranya adalah Melayu, Cina, Arab, Hindustan, Minangkabau, Jawa, Batak, serta kelompok-kelompok masyarakat suku asli yaitu Orang Sakai, Orang Hutan, Orang Laut, Orang Talang Mamak, Orang Akit, Orang Bonai, dan pendatang lainnya yang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia.

Hal ini mengindikasikan Riau sebagai rumah bagi semua, dimana berbagai latar belakang suku dan etnis dapat hidup berdampingan satu sama lain.

Namun demikian, kemajemukan tersebut juga dapat mendatangkan kendala dan tantangan tersendiri, terutama dalam sistem Pemerintahan Daerah (Pemda). Mulai dari adanya kesenjangan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat, pendidikan yang tidak merata serta masalah infratruktur seharusnya menjadi priotitas yang perlu penanganan dan perhatian serius di Wilayah Riau.

Untuk bisa berkontribusi menyelesaikan permasalahan tersebut tentu perlu peran aktif dari banyak pihak. Dalam hal ini termasuk kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif yang diwakili oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Saat ini, semua pihak baik pemerintah maupun perangkat Pemilu 2024 tengah bersiap menyelenggarakan agenda rutin lima tahunan ini. Di Pemilu 2024 nanti, masyarakat yang memiliki hak pilih akan melakukan pemungutan suara dalam  memilih presiden dan wakil presiden, serta para anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten) secara serentak. Lima kotak suara akan menjadi saksi pelaksanaan pesta demokrasi terbesar di Indonesia.

Fajar B.S Lase, adalah salah satu warga negara yang termotivasi untuk ambil bagian dalam menyuarakan aspirasi yang terbaik dari masyarakat.

Selain itu, Fajar BS Lase juga akan membuktikan diri sebagai Jembatan yang Berpihak pada Kemaslahatan Masyarakat Majemuk. Pria kelahiran Limapuluh, Sumatera Utara, 30 Mei 1971 ini memutuskan maju ke kancah dunia perpolitikan dengan ikut serta dalam kompetisi pesta demokrasi untuk Calon Legislatif (Caleg) Dapil I Riau dari Partai PDI Perjuangan dengan nomor urut 3 (tiga) di Pemilu 2024.

Sebelumnya, dirinya pernah diangkat menjadi Tenaga Ahli Anggota Komisi III DPR-RI (2004-2009). Kemudian kembali dipercaya untuk menjadi Tenaga Ahli di Komisi II DPR-RI hingga tahun 2012.  Pada tahun 2014 Fajar Lase dipilih menjadi Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dibawah kepemimpinan Menteri Yasonna H. Laoly.

Selama menjabat sebagai Staf Khusus Menteri, Fajar Lase juga dipercaya untuk menjadi anggota Komisi Banding Paten pada tahun 2018-2021. Pada tahun 2020 hingga saat ini, Fajar Lase bertugas sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Transformasi Digital.

“Saya tidak memiliki latar belakang keluarga yang mentereng. Kedua orang tua saya hanya pegawai dan Ibu Rumah Tangga. Saya juga pernah merasakan menjadi anak kos yang merantau-sehingga perspektif saya akan kebijakan dan pelaksanaannya cenderung dekat dengan pengalaman hidup masyarakat umum. Saya mengusung politik empatik dengan memposisikan diri sebagai bagian dari masyarakat dan fasilitator serta penghubung antara masyarakat dan pemerintah,” kata Fajar Lase, Selasa (28/11/23).

Lebih lanjut ia menjelaskan dirinya hadir dengan visi misi dan program kerja yang nyata yang merupakan hasil analisa akan kondisi dan kebutuhan dapil berdasarkan data yang valid. Program kerja yang diusungnya realistis, terukur serta berpihak kepada kemaslahatan masyarakat yang majemuk.

“Selama ini kita hanya melihat dan mendengar hanya jargon, narasi kosong, dan janji manis yang banyak diterbarkan oleh caleg. Tapi saya, tidak ada janji surga yang akan saya berikan. Saya justru akan menyuarakan dan memperjuangkan kebutuhan dan aspirasi dari saudara, bapak, ibu, dan adik-adik sesuai dengan peran saya sebagai legistatif,” tutur Fajar Lase.
 
Adapun program-program tersebut nantinya akan fokus pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Untuk pendidikan, Fajar Lase mengusulkan dukungan infrastuktur teknologi informasi, dukungan sumber daya, baik secara finansial dan infrastruktur untuk para guru agar dapat optimal mengajar. Selain itu juga memberikan bantuan biaya sekolah, serta program pelatihan dan kemitraan dengan perusahaan.

“Saya melihat di lapangan dapil Riau 1 masih banyak desa yang terletak di dalam perkebunan sawit yang sulit dijangkau kendaraan dan tidak ada akses internet. Hal ini sangat berbeda dengan sekolah di kota besar seperti Pekanbaru dan Dumai. Ini adalah bukti nyata dari kesenjangan Pendidikan. Saya akan berupaya untuk dapat memperkecil kesenjangan tersebut dengan program kerja yang sudah saya siapkan,” ujarnya.
 
Program kedua, Akses Kesehatan bagi semua yakni dengan mengadvokasi dan memastikan bahwa semua masyarakat di dapil Riau 1 memiliki BPJS yang terjangkau. Untuk jangka Panjang, Fajar akan menginisiasi pengadaan layanan Kesehatan secara digital yang memadai khususnya bagi masyarakat yang berada di pedesaan. Ini terkait dengan penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang merata sehingga manfaatnya bisa dirasakan pada pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.
 
Program ketiga yaitu Peningkatan kualitas infrastruktur fisik dan transportasi.

Menurut Fajar Lase kontur geografis yang cukup mentantang di Dapil Riau 1, membutuhkan kepastian pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi yang berkualitas dan terpercaya. Selain itu banyaknya masyarakat yang terpisah dari dataran utama membutuhkan sarana transportasi air yang dapat diandalkan dan regular.

“Jangan sampai kesenjangan sosial dan ekonomi menjadi semakin besar karena adanya kesulitan akses. Paling penting adalah penyediaan infrastuktur air bersih dan sanitasi yang berstandar nasional. Saya masih melihat banyak masyarakat di daerah yang masih mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Saya akan membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat dan memastikan penyaluran anggaran daerah yang tepat guna – tidak digunakan untuk hal yang non-esensial seperti rapat dan Focus Group Discussion (FGD), tapi fokus kepada pembangunan infrastukturnya,” pungkasnya.
 
Di sisi lain, Fajar Lase menekankan kepada masyarakat untuk lebih cermat dan teliti dalam menentukan caleg mana yang akan dipilih sebagai wakilnya di DPR 2024. Ia mengingatkan agar masyarakat mengecek latar belakang terlebih dahulu para calon wakilnya sebelum memilih.

“Jangan memilih caleg tanpa melihat latar belakang pendidikan, pekerjaan, bahkan track record pribadi. Apakah pernah terlibat tindak kriminal, korupsi, atau hal negative lainnya? Jangan sampai memilih calon wakil saudara yang memiliki dosa dan hutang di masa lalu. Pastikan saudara memilih calon legislatif yang berkualitas dan bebas dari dosa dan hutang masa lalu,” tutup Fajar Lase.(*)


Ini Tentang Fajar Lase B.S

Fajar B.S Lase lahir di Limapuluh, Sumatera Utara pada tanggal 30 Mei 1971. Fajar Lase Lase tumbuh besar di Pematang Siantar. Dirinya mengenyam pendidikan sejak tingkat SD hingga ke SMA di Pematang Siantar.

Di tahun 1995, Fajar Lase memutuskan untuk meneruskan pendidikan tinggi di Jurusan Teknik Sipil, Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN). Pada tahun 2012, Fajar Lase melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Administrasi Kebijakan Publik di Universitas Indonesia.

Sebelum bekerja di pemerintahan, Fajar Lase mengawali karir sebagai Konsultan Perencana, Design Struktur Gedung, Warehouse, dan Housing. Di PT Stadin Strukturindo Fajar Lase menempati posisi sebagai Structure Engineer (1996-1998). Selanjutnya dirinya dipercaya sebagai Project Engineer pada PT Gunung Garuda (1998-2000) dan pada PT Intec Global Engineering (2000-2004).
 
Di 2004-2009, dirinya berganti haluan karir sebagai Tenaga Ahli Anggota Komisi III DPR-RI. Kemudian untuk periode 2009-2012 kembali dipercaya untuk menjadi Tenaga Ahli di Komisi II DPR-RI.

Pada tahun 2014 Fajar Lase dipilih menjadi Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dibawah kepemimpinan Menteri Yasonna H. Laoly.

Selama menjabat sebagai Staf Khusus Menteri, Fajar Lase juga dipercaya untuk menjadi anggota Komisi Banding Paten pada tahun 2018 hingga 2021.

Pada tahun 2020 hingga saat ini, Fajar Lase bertugas sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Transformasi Digital.

Untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai saya, visi misi, dan program kerja yang akan saya usung, serta kegiatan kampanye saya silakan klik pada tautan berikut https://linktr.ee/fajarbslase

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto? Silakan SMS/WatsApp ke 0852-6599-9456 Via E-mail: [email protected] (Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)

	Berita Lainnya :
	Fajar BS Lase Hadir, Ingin Jadi Jembatan Bagi Kemaslahatan Masyarakat Majemuk