Untuk itu masyarakat diharapkan lebih selektif dalam menjaring informasi yang beredar. Khususnya yang berhubungan dengan informasi kepala daerah maupun dari instansi pemerintahan. 

Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dna Statistik Provinsi Riau Ikhwan Ridwan, Kamis (4/4/2024). Menurutnya, pihaknya banyak mendapat laporan soal adanya flyer dan informasi yang tidak bertanggung jawab dan seakan memberikan informasi negatif bagi pimpinan dan instansi pemerintahan. 

“Baru-baru ini kita dapat informasi tentang ormas tertentu yang mendukung kepala daerah untuk pilkada. Setelah kita kroscek itu tidak benar dan merupakan fitnah yang tak mendasar. Namanya saja samaran, Hal-hal seperti ini yang perlu menjadi perhatian bersama, supaya tidak menjadi fitnah di masyarakat,” terangnya lagi. 

Hal ini diperlukan agar tidak menjadi informasi negatif di tengah-tengah masyarakat. Apalagi jika sampai mendiskriditkan kepala daerah atau pejabat publik tertentu. 

“Di zaman sekarang ini kita harus lebih selektif dan berhati-hari terhadap informasi yang berdar. Masyarakat kami harapkan jangan mudah terpancing dan terprovokasi terhadap ulah oknum-oknum yang tidka bertanggung jawab, apalagi mengatasnamakan organisasi masyarakat apalagi instansi pemerintahan. Perlu cek and ricek untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut,” papar Ikhwan lagi. 

Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Biro Hukum Setdprov Riau untuk langkah lanjutan. Karena jika informasi hoaks yang disampaikan terbukti menyudutkan pimpinan sebagai simbol maka akan dilakukan langkah hukum sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.