Tantangan tersebut disampaikan Bupati Kasmarni usai menyerahkan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun Anggaran 2025 di Wisma Daerah Sri Mahkota, Senin 13 Januari 2025.

Menurut Kasmarni, upaya jemput bola dana pusat diharapkan dapat mempercepat pembangunan di wilayah berjuluk Negeri Junjungan. 

Dengan adanya tambahan dana bersumber APBN, berbagai proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih digenjot lagi. 

Dijelaskan Kasmarni, keterbatasan anggaran menuntut kita semua untuk kreatif mencari sumber pendanaan tambahan. Apalagi di 2026 mendatang total belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari total APBD. 

Untuk itu bupati perempuan pertama di Riau itu instruksikan kepala SKPD melakukan koordinasi intensif dengan kementerian terkait. 

"Saya minta semua SKPD siapkan data dan dokumen yang berkualitas serta meyakinkan. Kita harus menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkalis sangat layak mendapatkan suntikan dari pemerintah pusat," pintanya. 

Selain penyerahan DPA-SKPD turut dilaksanakan perjanjian kinerja dan penandatanganan pakta integritas sebagai wujud komitmen melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. 

Kemudian turut dilaksanakan penandatangan komitmen pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

Selain itu turut diserahkan penghargaan predikat kepatuhan penyelenggaraan publik. Anugerah ini peringkat I diraih (97.78) diraih UPT Duri Kota, peringkat II diraih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (97.71), UPT Puskesmas Tanjung Medang (97.71), Dinas Pendidikan (97.71), peringkat III diraih Dinas Sosial (97.63),peringkat IV diraih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (97.19).

Hadir kegiatan tersebut Pimpinan DPRD Bengkalis M Arsya Fadillah beserta anggota serta Forkopimda lainnya. (H.N)