Pelaksanaan entry briefing tersebut, dihadiri Ketua Tim BPK RI Perwakilan Riau Benny Helmi bersama 8 orang tim. Sementara dari unsur Pemerintah Kabupaten Bengkalis hadir Inspektur Daerah Bengkalis serta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) dan Camat se-Kabupaten Bengkalis.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Ersan Saputra TH dalam arahannya mengatakan, setiap tahunnya BKP RI Perwakilan Riau melakukan audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

"Ini sudah menjadi kewajiban kita untuk memenuhi semua keperluan yang dipinta dari tim pemeriksaan. Untuk itu, kepada semua Kepala Perangkat Daerah diminta supaya kooperatif dan proaktif dalam menyampaikan laporan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis," ujarnya.

Ersan juga menegaskan kepada seluruh perangkat daerah agar setiap hal-hal yang diminta BPK segera ditindaklanjuti. Selain itu juga diminta untuk terus meningkatkan komunikasi, sinergi dan kolaborasi.

"Mohon persiapkan dengan baik objek pemeriksaan, semoga berjalan lancar tanpa kurang satu apapun, jika ada hal yang perlu diselesaikan jangan sampai di tunda-tunda," ucapnya.

"Kepada Kepala Perangkat Daerah serta pejabat lainnya untuk tidak meninggalkan tempat tugas serta bisa memahami batas pemeriksaaan yang dilakukan sehingga tidak kurang data," kata Ersan.

Lebih lanjut, Ersan Saputra meminta kiranya Tim audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau dapat memberikan edukasi serta bimbingan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, agar pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis benar-benar tepat dari segi regulasi maupun pelaksanaannya.

"Kita berharap tahun ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," harapnya.

Untuk diketahui, pemeriksaan LKPD di Kabupaten Bengkalis akan berlangsung selama 25 hari kerja terhitung mulai tanggal 14 Februari sampai dengan 19 Maret 2025.

Sementara itu, Ketua Tim BPK RI Perwakilan Riau Benny Helmi, mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim BPK melalui proses identifikasi masalah analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang ditujukan untuk memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan atas pengelolaan belanja daerah. R/H.N