Rapat tersebut dibuka langsung oleh Mendagri Tito Karnavian, Kemudian dilanjut oleh Wamendagri II Bima Arya.

Sebelum paparan dari beberapa menteri, Mendagri Tito Karnavian melakukan penandatangan MoU Nota Penanganan Kesepahaman bersama Kementerian ATR/BPN, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kesehatan.

Dalam paparannya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, mengatakan ATR/BPN Berperan penting dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang. Sesuai Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kemudian Kementerian Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara dalam paparannya mengatakan akan fokus pada produktivitas dan ekonomi. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia (RI) yaitu bantu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, Iftitah mengatakan akan merencanakan pembangunan kawasan Rempang, yaitu dengan pembangunan ekosistem kemaritiman karena kawasan tersebut mayoritas nelayan.

Selain itu, akan membangun beberapa tematik seperti peternakan, pariwisata, energi terbarukan, kesehatan dan ekonomi.

Dan sangat optimis dalam 5 tahun kedepan pembangunan kawasan akan berkembang sebesar 8%, tambah Kementerian Transmigrasi Iftitah Sulaiman.

Sementara itu dalam paparan Kementerian Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, mengatakan kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota agar bisa segera mulai menjalankan program cek kesehatan gratis didaerahnya masing-masing, karena itu merupakan salah satu program pemerintah pusat.

"Selain cek kesehatan gratis, kementerian kesehatan Budi Gunadi menyampaikan akan memberi alat CT scan dimasing-masing rumah sakit atau RSUD untuk mengatasi penderita penyakit stroke," ucap Budi Gunadi. 

Namun, dikatakan Budi Gunadi yang jadi permasalahannya dokter spesial masih kurang. Dan kami akan mengusahakan mencari dokter spesialisnya, sambung Budi Gunadi.

Pada kesempatan itu juga Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Plt. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Khairi Fahrizal, mengatakan akan selalu berkomitmen, mendukung dan menjalankan program-program pemerintah pusat.

"Kami Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan selalu menjalankan program-program pemerintah pusat," kata Khairi Fahrizal.

Tampak hadir mendampingi Plt. Staf Ahli Bupati Bengkalis Kabag Ekonomi Samsir, ATR/BPN Bengkalis Jerry, Kadis Kominfotik diwakili Kabid PBE Zulkifli, Perwakilan BPKAD Ade Zulhadi, Kabid DKP Hj. Yana Susilayeni. R/H.N