Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Bupati Bengkalis Kasmarni diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Johansyah Suafri, menandai titik tolak kolaborasi terpadu antara PKK dan seluruh Perangkat Daerah dalam memperkuat pembangunan berbasis keluarga serta pemberdayaan masyarakat.

“Langkah ini menandai bahwa kita tidak lagi sekadar mengandalkan kegiatan simbolik, tetapi mulai mengarah pada sinergi aksi nyata yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan,” tegas Bupati Bengkalis dalam sambutannya.

Bupati Kasmarni menyampaikan, keberadaan PKK sebagai gerakan yang lahir dari, oleh, dan untuk masyarakat telah terbukti menjadi kekuatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Menurutnya, Renstra PKK bukan sekadar dokumen formal, tetapi harus menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan program-program prioritas yang mendukung visi pembangunan daerah Bermarwah, Maju dan Sejahtera.

“Kami mendorong agar Renstra ini benar-benar hidup, adaptif terhadap perubahan, dan mampu menjawab kebutuhan zaman. Begitu juga dengan MoU yang ditandatangani, harus menjadi dasar kerja nyata, bukan sekadar seremonial,” lanjutnya.

Sementara, Ketua TP-PKK Kabupaten Bengkalis Siti Aisyah, menyebut penyusunan Renstra PKK dilakukan secara partisipatif, dengan harapan dokumen ini mampu menyelaraskan program kerja PKK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Kami percaya bahwa perangkat daerah dan kader PKK dapat bergerak bersama membangun budaya kerja kolaboratif. Ini bukan hanya soal administrasi kelembagaan, tetapi juga penguatan sosial kemasyarakatan yang berdampak langsung,” ujar Siti Aisyah.

Acara tersebut turut dihadiri oleh pejabat tinggi pratama, pimpinan organisasi wanita se-Kabupaten Bengkalis, serta dari Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Bengkalis, Muhammad sebagai narasumber dalam penyusunan Renstra secara substantif.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis meneguhkan kembali pembangunan yang berkelanjutan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Butuh kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi. Dengan sinergi antara TP-PKK dan perangkat daerah, diharapkan seluruh program pembangunan dapat menyentuh dimensi keluarga sebagai inti dari masyarakat. R/H.N