Kepala Sekolah SMP N 1 Teluk Kuantan Syapriadi, S.Pd dan Ketua Komite Sekolah SMP N 1 Teluk Kuantan yang di wakili oleh Wakil Komite SMP N 1 Teluk Kuantan Surya Kurniawan, SH memberikan tanggapan terkait berita yang mengundang perhatian publik  Sabtu (24-01-2025.) di Ruang Perpustakaan SMPN 1 Teluk kuantan. 

Dalam pernyataan, Surya Kurniawan mengatakan bahwa terkait dengan pemberitaan media online kita langsung sikapi, karena fungsi utama dari komite untuk bersama-sama pihak sekolah dan orang tua wali murid dalam meningkatkan pendidikan sesuai dengan Permendikbud nomor 75 Tahun 2016 juga melakukan pengawasan terkait Program ataupun kebijakan sekolah, begitu kita mendapatkan berita dari media online kita pihak sekolah dan komite tepatnya hari Rabu kemarin saya langsung hadir bersama kepala sekolah mengambil langkah untuk serah terima keuangan Komite lama kepada pengurus komite yang baru, alhamdulilah semua uang komite sudah kita terima dan sudah kita masukan ke rekening komite, agar kedepannya akan lebih proporsional dan sama-sama uang tersebut kita bisa manfaatkan untuk tujuan utama dan ke depannya memang tantangan kita jauh lebih besar dalam meningkatkan mutu pendidikan baik sifatnya  akademik maupun non akademik.  

"Terkait pemberitaan adanya faktor jual beli LKS di sekolah SMP N 1 Teluk Kuantan kita langsung konfermasi tugas dan tupoksi kita sebagai pengawas terkait program dan kebijakan sekolah memang sudah prosedural dan sudah bisa di pertanggung jawab kan karena hasil rapat  Komite bersama wali murid saat itu. Soal LKS itu tidak di paksakan atau sifatnya suka rela bagi yang membutuhkannya karena ini merupakan tantangan kita bersama, meskipun kedepannya kami mengakui masih ada kelemahan di pihak pendidikan khususnya di SMP N 1 Taluk Kuantan, idealnya LKS itu seharusnya di buat oleh guru, tapi guru-guru kita masih punya keterbatasan kemampuan  untuk itu maka kita masih membutuhkan pihak luar sebagai penyedia dan melalui koprasi sekolah LKS itu di sediakan, maka siswa secara langsung membeli di koperasi dan ini bukan di paksakan itu sifatnya Suka rela," tambah Surya.

Untuk permasalahan pungutan sebesar Rp 25.000 Surya menerangkan kita bisa melihat dan mengecek langsung semua dokumen pendukung di mulai dari absen yang  hadir pada rapat bersama wali murid dan komite itu valid sampai berita acaranya kita boleh lihat bersama bahwa semua korum orang tua atau walinya yang hadir, dari kegunaan uang tersebut salah satu nya untuk pembelian kipas angin karena itu merupakan memang menjadi  kebutuhan Siswa..

Disamping itu kegunaannya banyak karena memang penganggaran floting, atau juknis  dari BOS itu tidak memboleh hal seperti ini, begitu juga LKS, walaupun ada persentase 20 % dari dana BOS tapi tidak menyangkut hal-hal dengan LKS itu sendiri.

Di kesempatan ini Surya juga berharap kedepan kalau ada wali murid yang berkeberatan atas kebijakan yang di ambil bersama artinya sudah ada lekspesialis (ada perjanjian di buat bersama) tapi menjadi keberatan di kemudiannya, kami berharap di bicarakan dengan pihak sekolah atau komite, jadi tidak ada pemberitaan simpang siur yang menjadi konsumsi publik di kemudian hari, di kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada media online sebagai Publik kontrol dan kedepannya cara etika yang lebih baik sehingga tidak mengganggu aktifitas guru-guru dan pihak sekolah tidak lagi mendapatkan ancaman dalam melaksanakan tupoksinya sebagai kepala Sekolah hingga  majelis guru. 

"Terakhir Komite dan pihak sekolah dalam waktu dekat sehabis masuk libur panjang ini kita sudah rencanakan untuk mengelar kegiatan rapat komite besar-besaran seluruh orang tua wali murid akan kita undang Tampa kecuali dan tidak ada lagi orang tua wali murid yang tidak hadir kita juga akan libatkan  pengawas dari dinas pendidikan serta media nantinya, kita akan bahas dan  bicarakan dalam rapat komite hal-hal yang dianggap di butuhkan oleh siswa tentunya," pangkas Surya. (Neneng)