Berdasarkan pengaduan masyarakat Desa Cengar dan Pantai Lubuk Ramo yang tidak bersedia di publikasikan Identitasnya menyebutkan. bahwa pihak perusahaan PT KTBM di duga telah melakukan penumbangan kebun kelapa sawit yang berada di kawasan HP yang merupakan peninggalan atau alih manajemen dari PT TBS. Menurut keterangan masyarakat saat dijumpai oleh media ini dan tim di lapangan pada hari ini Senin (11/8/2024)  sekitar 474.2 hektar luas kebun kelapa sawit Exs. PT TBS yang HGU nya berada di atas lahan HP yang mana pengelolaan nya tanpa perijinan. 

Pengelolaan lahan tersebut diduga dilakukan oleh PT KTBM yang merupakan pemenang pelelangan hgu dari PT TBS. 

Saat awak media dan tim langsung ke lapangan terlihat beberapa alat berat sedang melakukan kegiatan skipping yaitu panumbangan Batang kelapa sawit dengan menggunakan alat berat yang mana sawit tersebut berada di atas kawasan HP yang diduga belum dikeluarkan izinnya sebagai hgu oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

humas PT KTBM, Slamat saat mendatangi masyarakat di lokasi perkebunan tersebut beliau mengatakan dan mengakui bahwa lahan tersebut merupakan HP atau hutan produksi. 

Namun saat ditanyakan kepada humas tersebut yang didampingi oleh danru pengamanan PT ktbm Mulyadi, kenapa dilakukan panumbangan di kawasan tersebut, pihak humas mengatakan bahwa kami bekerja sudah sesuai dengan regulasi dan perintah dari atasan kami, dan mengatakan bahwa hgu yang berada di atas HP atau hutan produksi tersebut sudah mendapat perizinan dari kementerian dan pihak-pihak yang berwenang. 

Saat diminta untuk menunjukkan surat ataupun legalitas pelepasan lahan HP menjadi hgu kepada beliau humas PT KTBM tidak dapat menunjukkan bahkan menjelaskan tentang perizinan yang mereka maksud. Kami hanya meneruskan dari HGU PT TBS yang dulunya dan

 ternyata telah memanfaatkan lahan HP yang seluas kurang lebih 464.2 Hektar.

Humas PT KTBM juga mengatakan bahwa panumbangan tersebut sudah mendapat izin dari Koramil kuantan mudik dan beliau juga mengatakan bahwa HP tersebut sudah ditinjau dan dilihat oleh tim satgas PKH saat turun ke lapangan untuk penertiban hutan kawasan.

Namun sangat disayangkan sampai Pertemuan tersebut pihak manajemen PT KTBM melalui humasnya Selamat tidak bisa menunjukkan tentang perizinan keberadaan hgu di atas hutan produksi tersebut.

Padahal menurut peraturan pemerintah bahwa perizinan di atas HP melalui beberapa tahap dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi di antaranya perlu diperhatikan bahwa proses penerbitan HGU di atas lahan HP harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti:

1. Lahan HP harus dikembalikan ke negara Sebelum HGU dapat diterbitkan,

2. Penerbitan HGU harus sesuai dengan rencana tata ruang Penerbitan HGU harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

3. Pemohon HGU harus memenuhi syarat Pemohon HGU harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti memiliki kemampuan finansial dan teknis untuk mengusahakan lahan.

Dalam prakteknya, proses penerbitan HGU di atas lahan HP dapat melibatkan beberapa pihak, termasuk pemerintah, pemegang HP, dan pemohon HGU. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait.

Untuk itu diminta kepada pemerintah dalam hal ini dinas perkebunan, dan BPN juga pemerintah daerah lain nya yang  terkait dan segera menertibkan permasalahan ini agar tidak timbulnya kesenjangan sosial di masyarakat juga untuk mempertegas tegaknya hukum yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan dan bagi masyarakat pada umumnya. 

Pelanggaran penguasaan dan pengolahan Hak Pengelolaan (HP) tanpa izin dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius.