KupasKasus.com, Rohil - Wakil Ketua I DPRD Rkan Hilir Abdullah memimpin Sidang Paripurna DPRD  dengan agenda Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA) dan Rancangan Perubahan Proritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan oleh Bupati Rohil, Afrizal Sintong.

Paripurna digelar diaula Sidang Utama Kantor DPRD,Rabu (20/9/2023) malam.

Turut hadir ketua DPRD Maston ,Wakil Ketua II, Basiran Nur Efendi dan wakil Ketua III, Hamzah  serta 31 orang  anggota DPRD dari unsur Faksi Fraksi.

Dalam penyampaian pidatonya, Wakil Ketua DPRD Rohil Abdullah menjelaskan Rapat Paripurna ke 15 penyampaian Perubahan APBD dan perubahan anggaran plafon sementara. Sedangkan Rancangan kebijakan umum dan kebijakan sementara dibahas Pemerintah Dan DPRD dijadikan acuan kerangka APBD Perubahan TA 2023.

Pada kesempatan ini Abdullah juga mengatakan pembahasan anggaran telah sesuai mekanisme Kebijakan umum dan plafon sementara adalah formulasi kebijakan memiliki memenuhi pada prinsip prinsip.

Sementara itu Bupati Afrizal Sintong menyampaikan bahwa pelaksanaan untuk pembangunan berbagai program tertuang anggaran pendapatan dan belanja TA 2023 sebagai gambaran dan upaya mengentas kemiskinan, dan meningkatkan (SDM) sumber daya manusia serta menyediakan Infrastruktur layak dan pemerataan.

"Atas nama pemda mengucapkan terima kasih kepada unsur Pimpinan DPRD serta seluruh anggota yang telah meluangkan waktu hadir bersama-sama rapat paripurna menyampaikan ranperda KUA & PPAS perubahan 2023," ucapnya.

Kemudian Bupati Afrizal Sintong juga mengatakan Pengelolaan keuangan pemerintah dan DPRD Rohil melakukan asumsi perubahan apabila tidak sesuai kebijakan umum pergeseran anggaran antar unit organisasi dan kegiatan jenis belanja lainnya.

Menurutnya Silpa lebih di tahun sebelum harus digunakan di tahun anggaran berjalan. Oleh karena dipertengahan TA 2023 terjadinya perubahan perubahan pada KUA Dan PPAS tersebut.

"Kita meminta kepada Pimpin dan segenap DPRD Rohil bersama OPD untuk melakukan pembahasan KUA PPAS tidak begitu supaya anggaran dapat dinikmati oleh masyarakat," ujarnya.