KupasKasus.com, Rohil - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Rokan Hilir mendorong masyarakat untuk mengubah pola konsumsi dengan berbelanja produk lokal dan menjaga komoditas pangan guna mengendalikan inflasi pangan. Karena laju inflasi di Rokan Hilir sampai saat ini masih mengacu pada laju inflasi kota Dumai dan tingkat stunting cendrung menurun sebesar 14.7% ditahun 2023.

Komoditas bahan pangan yang mengalami kenaikan harga serta sering terjadi fluktuasi sehingga turut andil menyumbang inflasi diantaranya beras dan cabai merah keriting. Tingginya inflasi pangan akan berpengaruh pada tahun 2024 mendatang seperti pola konsumsi, musim produksi, akses produksi, pemilu serentak, hari raya, pergantian kepemimpinan, dan bencana alam seperti asap,banjir dan kekeringan. Kondisi itu akan mengerek harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisonal.

"Mengenai pola konsumsi, saat ini masyarakat cendrung konsumsi bukan produk lokal. Makanya perlu sosialisasi cara belanja yang benar," kata Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau (UIR) Prof DR H Detri Karya SE MM dalam acara High level meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kabupaten Rokan Hilir dengan Tema "Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru (HBKN NATARU) 2023" yang ditaja Bagian Ekonomi diruang rapat Digital Information Room kantor Diskominfotik Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kamis (14/12/2023).

Detri mengatakan, tim TPID harus mengarahkan/menstimulus masyarakat agar berbelanja dipusat perbelanjaan lokal dan meminta pemerintah menyiapkan data pendukung yang akurat demi mencapai target dalam menurunkan tingkat inflasi.

Sementara itu, Sekda Rohil, Fauzi Efrizal meminta setiap OPD berkolaborasi dan bergerak cepat serta membangun komunikasi dalam pengendalian inflasi. Apalagi sekarang ini, sudah memasuki akhir tahun dan merupakan barometer bagaimana kondisi ekonomi masyarakat sampai tingkat paling bawah.

"Angka kemiskinan kita juga cukup tinggi dan persoalan ini sudah saya sampaikan ke pusat untuk mendapatkan perhatian lebih," kata Sekda.

Sekda juga mengungkapkan dampak banjir terhadap kesehatan masyarakat beberapa waktu lalu yang mana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil telah mengambil langkah dengan membuka dapur umum sebagai salah satu upaya penanganan bencana banjir.

Dia juga menyinggung keterlambatan transfer pembayaran dari pusat ke daerah serta tunda bayar juga dapat mengakibatkan inflasi yang tinggi karena ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Sekda juga mengingatkan di era sekarang ini, pemenuhan kebutuhan informasi sangat dibutuhkan sehingga diperlukan inovasi digital mengingat Presiden sudah meluncurkan aplikasi SIPD RI dan JIPPNas yang terkoneksi dengan KPK RI.

Ditempat sama, Asisten II Rahmatul Zamri menerangkan, stimulus ekonomi di Rohil sangat bergantung pada belanja pemerintah. Suntikan dana dari Dana Perimbangan (PD-SPR) dan dividen dari SPR direncanakan untuk mendorong sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna menekan angka inflasi.

Rahmatul juga menyoroti peran penting ekonomi rumah tangga dengan mendorong masyarakat untuk membuka usaha padat karya, usaha kecil dan industri, serta desa wisata. Karena menurut data, Indikator makro pembangunan Rokan Hilir tahun 2022 dimana Produk Domestik Regional Bruto sebesar 2.64 Persen ditahun 2022.

"Rendahnya persentase berkemungkinan karena dampak covid tahun lalu. Namun, pertumbuhan ekonomi cendrung naik," ujarnya.

Diskusi TIPD juga dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Ka Diskominfotik, Ka Disperindagsar, Kadis Perikanan, Koperasi dan UKM, Bagian Ekonomi, Ka BPS Rokan Hilir, DKPP, Direksi Bank Rohil, Ka UPS Rohil.