Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terkait Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Wakil Bupati menggarisbawahi peran sentral Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital (Diskominfotik) sebagai ujung tombak pemasaran potensi investasi daerah.

"Saya ingin Diskominfotiks berperan sebagai motor penggerak dalam memasarkan peluang investasi di Rokan Hilir. Kita harus proaktif menjemput dana dari pemerintah pusat agar dapat dialokasikan secara optimal demi kemajuan daerah," ujar Wabup dalam kegiatan yang mengusung tema "Membangun Rokan Hilir yang Bermarwah dan Sejahtera".

Wakil Bupati menegaskan bahwa dalam merealisasikan visi dan misi kepemimpinan daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus menjadi pionir dalam menginisiasi program pembangunan berbasis ekonomi daerah. Ia juga menekankan pentingnya harmonisasi dan kekompakan seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD, Bupati, Wakil Bupati, jajaran perangkat daerah, serta para camat dalam mengawal kebijakan pembangunan. 

"Musrenbang selama ini sering kali menimbulkan kekecewaan di kalangan Datuk Penghulu yang menghadiri forum di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, diperlukan terobosan inovatif untuk memastikan hasil Musrenbang benar-benar terealisasi secara efektif," tegasnya. 

Lebih lanjut, Wabup menyoroti aspek infrastruktur sebagai prioritas utama, mengingat luas wilayah Rokan Hilir yang mencapai 8.843 km² dengan keterbatasan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menegaskan perlunya strategi jemput bola untuk mendapatkan tambahan pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi guna merealisasikan pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, Wakil Bupati menuntut kontribusi aktif dari perusahaan yang beroperasi di Rokan Hilir dalam perbaikan infrastruktur, khususnya jalan yang kerap mengalami kerusakan akibat mobilitas kendaraan bertonase berat. 

"Dukungan dari seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) sangat diperlukan mengingat terdapat 36 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di Rokan Hilir. Perusahaan-perusahaan ini harus turut berperan dalam perbaikan infrastruktur," ungkapnya.

Selain itu, Wabup juga menekankan optimalisasi pemanfaatan Sumber Pendapatan Rokan Hilir (SPRH) yang memiliki potensi besar dalam membuka lapangan pekerjaan di sektor strategis, seperti pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU), penggilingan padi (rice milling), serta industri pengolahan kelapa sawit. Dalam kesempatan tersebut, Wabup mengungkapkan hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya di beberapa kecamatan, khususnya di sektor kesehatan. Ia menemukan sejumlah ambulans yang mengalami kerusakan dan perlu dilelang untuk efisiensi pengelolaan aset daerah.

"Tanpa sidak, kita tidak akan mengetahui permasalahan riil di lapangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Wabup menegaskan bahwa pengawasan terhadap layanan publik akan terus dilakukan, mencakup sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta fasilitas pemerintahan seperti kantor camat, kantor penghulu, dan kelurahan. Ia juga menginformasikan bahwa keterlambatan proses administrasi APBD menjadi tantangan tersendiri bagi efektivitas pembangunan.

"APBD kita baru ditindaklanjuti pada 28 Februari, meskipun sudah disahkan pada November tahun sebelumnya, dan baru direvisi dua minggu setelahnya. Hal ini tentu berdampak pada kondisi keuangan daerah," tuturnya.

Musrenbang kali ini menjadi forum strategis dalam merumuskan program pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, Konsultasi Publik yang digelar turut membahas rancangan RPJMD dengan enam misi utama dan lima target prioritas yang akan menjadi pedoman pembangunan Kabupaten Rokan Hilir dalam lima tahun mendatang. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Rokan Hilir, Kepala Bappeda, perwakilan TNI, Kepala OPD, Komisi C DPRD, serta Kabid Infrastruktur Bappeda Provinsi Riau, Mas Paidi, S.Hut., M.Si.