Dalam sambutannya, Muhammad Nur Hidayat menegaskan bahwa kegiatan evaluasi ini merupakan bagian integral dari mekanisme pengawasan dan penguatan akuntabilitas fiskal daerah, khususnya dalam upaya meredam laju inflasi yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Tim Auditor BPKP Provinsi Riau guna menilai sejauh mana peran aktif pemerintah daerah melalui intervensi strategis yang dijalankan masing-masing OPD teknis.

“Seluruh OPD yang memiliki korelasi dengan pengendalian inflasi diundang untuk mengikuti evaluasi ini. Diharapkan setiap perangkat daerah mampu menyajikan data dan informasi yang relevan kepada tim auditor guna mendukung analisis yang objektif dan terukur,” ujar Hidayat, Selasa (29/4/2025).

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa fokus utama dari evaluasi ini adalah mengidentifikasi bentuk dukungan konkret yang telah dilakukan pemerintah daerah melalui kebijakan operasional OPD, terutama dalam menjaga stabilitas harga komoditas pokok yang sangat sensitif terhadap fluktuasi pasar.

Adapun beberapa langkah strategis yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir antara lain melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindagsar) serta Dinas Pertanian, berupa pelaksanaan operasi pasar murah menjelang hari besar keagamaan, pemantauan intensif terhadap ketersediaan bahan pangan pokok, serta upaya menjaga kestabilan harga melalui koordinasi lintas sektor.

Sementara itu, Ketua Tim Evaluasi BPKP Provinsi Riau, Arif Rahman, didampingi Auditor Pengendali Teknis, Azib, menyampaikan bahwa proses evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh terhadap masing-masing OPD terkait. Setiap OPD diminta untuk menyerahkan data dukung dan dokumentasi teknis yang diperlukan sebagai dasar dalam menyusun laporan evaluatif terhadap efektivitas kebijakan pengendalian inflasi di tingkat daerah.

“Kami berharap OPD yang terlibat dapat bersikap proaktif dan kooperatif dalam memberikan informasi yang akurat dan komprehensif, sehingga proses evaluasi dapat berjalan secara efisien dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif,” ungkap Arif Rahman.

Evaluasi ini menjadi bagian dari penguatan peran pemerintah daerah dalam rangka menciptakan tata kelola fiskal yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi, sekaligus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro di tingkat lokal.