"Namun yang patut kita sayangkan di Bagansiapiapi tidak memiliki pelabuhan yang layak untuk dijadikan aktifitas jalur laut, dengan potensi besar tersebut masyarakat masih numpang di pelabuhan pribadi OLIONG,"kata Pengurus Pusat DPN  Prabowo Center 08. M. Nizar, SE, MM, Senin (23/06/2025). 

Ia menyikapi juga maraknya kegiatan penyelundupan di duga barang illegal dari negara jiran dan lainnya. "Patut kita pertanyakan juga mengapa hal ini lepas dari kontrol pihak Syahbandar Bagansiapiapi, apa kerja kapal patroli yang di miliki syahbandar, jangan-jangan di duga jurnal kapal patroli ada yang di Rekayasa dalam laporannya," sebutnya.

Pria yang akrab disapa Akas itu juga menyinggung keberada pelabuhan internasional yang dibangun melalui dana APBN puluhan miliar, namun hingga saat ini masih mangkrak. 

"Dapat kita ketahui, ada pelabuhan internasional yang di bangun di batu 6 oleh kementrian perhubungan laut namun alami mangkrak pasca kasus korupsi yang menimpa di kegiatan tersebut, dan ini sudah berlangsung lama, yang buat kami heran di duga KSOP Bagansiapiapi melihat kondisi ini ikut diam dan tidak mencoba mengusulkan kembali agar bangunan pelabuhan tersebut dapat di anggarkan kembali untuk peningkatan pembangunan pelabuhan tersbut agar kedepannya dapat diberdayakan, jangan terlena numpang di pelabuhan pribadi masyarakat, terus dengan kasus macam ini PNBP nya kemana?," tanya pengurus DPN Prabowo Center 08 Pusat.

Selain itu di duga pihak KSOP Bagansiapiapi kurang peduli dan bahkan mungkin lemah dalam pembinaan terhadap pengusaha galangan kapal kayu (Dok Kapal), yang beroperasi di Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Riau. Padahal produksi Dok Kapal Kayu di Bagansiapiapi sudah berlangsung ratusan tahun dan punya nama sampai manca negara.

"Sikapi kondisi yang ada nanti kita akan surati secara resmi ke Kementrian Perhubungan laut terutama ke Inspektur Kementerian untuk dapat turun ke Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau," tegasnya.