Dari hasil audit BPK Nomor : 24.B/LHP/XVIII.PEK/05/2025 Tanggal : 26 Mei 2025 proyek pembangunan SDN 003 Rantau Panjang Kanan dilakukan secara transfer ke rekening an. DM dengan nama toko RM. Tim pelaksana, PPTK dan Bendahara Pengeluaran menjelaskan bahwa dana yang ditransfer ke toko tersebut telah diminta kembali oleh pihak lain pelaksana kegiatan. Permintaan pengembalian dana tersebut dilakukan kepada pemilik toko. 

Kemudian Besaran nilai yang ditransfer ke rekening An DM adalah sebesar Rp. 547.751.888,00. Konfirmasi kepada pemilik toko diketahui bahwa atas nilai yang ditransfer ke rekening tersebut belum seluruhnya digunakan untuk pembelian bahan material di tokonya. 

Nilai yang dibelanjakan pada toko RM adalah sebesar Rp. 87.221.000.00 dan terdapat penarikan dana Oleh pihak lain pelaksana kegiatan dengan total Rp. 376.300.000.00 secara tunai maupun transfer: 

Adapun aitem kegiatan meliputi pembangunan SDN 003 Rantau Panjang Kanan Kecamatan Kubu meliputi Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang (6 Ruang),Ruang Kelas Baru (1 Ruang),Ruang Perpustakaan (1 Ruang), Ruang Laboratorium Komputer (1 Ruang). 

Disebutkan pula, dalam proyek pembangunan SDN 003 Rantau Panjang Kanan (swakelola) terdapat nama mandor dan toko kegiatan pekerjaan DAK Fisik Sub Bidang SD, adapun proyek pembangunan SDN 003 selaku Mandor Saskia Nora ,Toko Tahap 1 Toko Rantau Jaya, Toko Tahap II & III Toko Reyhan.

Jumlah ini merupakan bagian dari temuan di sejumlah sekolah lainnya se-Rohil dengan nilai total Rp 1 miliar lebih, namun temuan proyek pembangunan SDN 003 Rantau Panjang Kanan (swakelola) merupakan terbesar pertama dari 22 kegiatan dari tujuh sekolah dengan kemajuan fisik belum 100% sesuai dengan rencana dan realisasi anggaran serta ketidaksesuaian spesifikasi.

Temuan BPK Belum Ada Pengembalian, Keterangan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan.

Penjelasan ini disampaikan Kadis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rokan Hilir H.M Nur Hidayat, SH, MH menjawab pertanyaan awak media Rau (15/10/2025) menerangkan Terhadap kegiatan kalau penyetoran sampai saat ini belum ada laporan ke kami. Kalau sekolah ini sudah diperbaiki.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerhana Tunas Bangsa Riko Rivano menyebutkan, jika temuan BPK itu juga tidak diindahkan sama sekali jelasnya disini adanya indikasi tindak pidana korupsi, kami tidak akan ragu untuk melaporkan oknum pelaksana dan PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rokan Hilir kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Katanya Riko, Rabu 15 Oktober 2025.

Lebih lanjut, Riko menegaskan temuan BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan telah melampaui batas waktu tindak lanjut selama 60 hari yang direkomendasikan, sehingga menjadi dasar kuat bagi APH untuk mengambil langkah hukum. 

"Jelasnya sudah berjalan 4 bulan lebih temuan itu tidak ada upaya ditindaklanjuti sehingga mengakibatkan Risiko hukum yang mengandung indikasi kerugian negara, harusnya kasus tersebut dapat diproses oleh penegak hukum, dan pejabat terkait dapat dijerat pidana berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004, sanksinya dapat berupa hukuman penjara hingga 1 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp500 juta," ungkasnya.