Rapat yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dari Sasana Bhakti Kemendagri ini turut dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang sinergi tugas dan fungsi di bidang agraria/pertanahan, pemerintahan dalam negeri, kehutanan, transmigrasi, serta informasi geospasial. Selain itu, rakor ini juga membahas implementasi program pemeriksaan kesehatan gratis dan pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja sama terintegrasi dalam reformasi agraria. Menurutnya, penyelesaian masalah agraria, termasuk pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), harus melibatkan kepala daerah dalam proses penentuan lokasi (penlok).

"Kepala gugus tugas reformasi agraria adalah gubernur, bupati, dan wali kota. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan reformasi agraria," ujar Nusron Wahid.

Dengan adanya rakor ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam mendukung program pembangunan nasional yang bermanfaat bagi masyarakat.(Diskominfo Rohul/Re)