Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Kepala Balai P3KP Sumatra III, Yenni Sofyan Mora, ST, M.Si, disaksikan kepala OPD terkait serta para undangan yang hadir. SK ini menjadi dasar pelaksanaan program peningkatan kualitas sanitasi dan perumahan di kawasan Danau Dipo Boncah Balong.

Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan dan dukungan dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa melalui kerja keras Dinas Perkim Rohul, kabupaten ini berhasil memenuhi seluruh persyaratan teknis yang ditetapkan Kementerian.

"Alhamdulillah, berkat sinergi dan kerja keras, Kabupaten Rokan Hulu memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp7,7 miliar untuk penanganan kawasan kumuh Danau Dipo Boncah Balong,” ungkap Bupati Anton.

Bupati menekankan bahwa program ini tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencerminkan komitmen kolektif untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, tertata, dan layak huni. Ia mengajak masyarakat berperan aktif dalam seluruh proses pembangunan.

Adapun permasalahan utama di kawasan Danau Dipo Boncah Balong yang akan ditangani meliputi:

Perbaikan jalan lingkungan dan sistem drainase.

Pembangunan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle).

Pembangunan jalur pedestrian.

"Kami harap Danau Dipo Boncah Balong bisa menjadi simbol perubahan positif dan kawasan yang membanggakan bagi generasi mendatang,” tambahnya.

Bupati Anton juga berharap agar program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) tetap dilanjutkan pada tahun berikutnya. Ia menyebutkan bahwa Pemkab Rohul telah menyiapkan data RTLH yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sementara itu, Kepala Balai P3KP Sumatra III, Yenni Sofyan Mora menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Pemkab Rohul. Ia mengungkapkan bahwa dari banyaknya usulan yang masuk, hanya 10 lokasi yang diprioritaskan secara nasional, dan Danau Dipo Boncah Balong menjadi salah satunya.

"ni pencapaian luar biasa. Rokan Hulu terpilih sebagai salah satu dari 10 lokasi prioritas nasional penanganan kawasan kumuh tahun 2025. Ini hasil kerja keras seluruh pihak di daerah,” ujar Yenni.

Ia berharap pelaksanaan program bisa berjalan sesuai jadwal, dengan dukungan penuh dari masyarakat, pemerintah desa, hingga kepala daerah. Jika tidak ada masa sanggah, kontrak proyek direncanakan berjalan pertengahan September 2025.

"Kami berharap implementasi di lapangan berjalan lancar dan tepat waktu,” tutupnya.(Kominfo/TS)