Rapat koordinasi pembentukan Satgas ini berlangsung di Aula Sarasi II, Kantor Bupati Tapsel, Sipirok, Selasa (20/5/2025), yang dihadiri oleh Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Tapsel, Sekretaris Daerah, jajaran Polres Tapsel, Kejari, TNI, hingga perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).

Bupati Tapsel H. Gus Irawan Pasaribu menyatakan bahwa pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut instruksi dari Kementerian Dalam Negeri, sejalan dengan Asta Cita pemerintah pusat, khususnya dalam misi membangun dari desa dan menekan angka kemiskinan.

“Premanisme berpotensi menghambat program strategis seperti pemberdayaan ekonomi melalui Koperasi Merah Putih dan makan bergizi gratis. Maka, stabilitas daerah menjadi syarat mutlak,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Tapsel AKBP Yasir Ahmadi, SIK, MH menyebut bahwa premanisme di wilayah tersebut kerap bermuara pada praktik pungli, intimidasi, hingga penganiayaan yang menurunkan minat investor masuk ke daerah.

“Premanisme ini nyata. Masyarakat kerap takut melapor. Tapi kami dari kepolisian tidak pernah mundur. Sesuai arahan Kapolri, negara tidak boleh kalah dan tidak boleh diam menghadapi ancaman terhadap stabilitas nasional,” ujarnya.

Program “Kapolres Save Investasi” yang telah berjalan, lanjut Kapolres, menjadi salah satu langkah konkret aparat dalam menjaga iklim usaha dan memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat.

Kepala Badan Kesbangpol Tapsel, Hamdy S. Pulungan, menambahkan bahwa pembentukan Satgas ini mengacu pada surat resmi dari Kemendagri tertanggal 10 Mei 2025 tentang penanganan premanisme dan ormas bermasalah yang mengganggu ketertiban dan investasi.

Langkah kolaboratif ini juga didorong oleh semangat kearifan lokal “Dalihan Na Tolu”, yang menjadi dasar nilai-nilai sosial masyarakat Tapanuli Selatan. Tagline “Sinergi Tapsel Bangkit” disebut menjadi komitmen bersama seluruh elemen dalam menjaga keamanan dan memperkuat pembangunan daerah dari akar rumput.(Zaki)