Dalam sambutannya di pembukaan pelatihan, Selasa (10/6/2025), Bupati Gus Irawan menyampaikan bahwa sejak menjabat tiga hingga empat bulan lalu, ia merasakan kurangnya penguatan sistem pengawasan internal.  Pengalamannya di dunia korporasi membuatnya terbiasa dengan sistem pengawasan yang ketat dan terukur.

 

"SPI kita sudah ada, bahkan katanya sudah mencapai level tiga. Tapi, faktanya, dalam pelaksanaan sehari-hari masih banyak tantangan," ungkap Bupati Gus Irawan.  Ia menambahkan pentingnya peningkatan kapasitas SDM yang menjalankan SPI.

 

Bupati Gus Irawan juga mengapresiasi sistem pre-test dan post-test dalam pelatihan ini sebagai ukuran pemahaman peserta. Ia berharap pelatihan ini meningkatkan wawasan dan integritas para peserta, berdampak pada kinerja organisasi.

 

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan audit dari BPK yang hanya datang setahun sekali," tegas Bupati Gus Irawan.  Ia menekankan perlunya sistem pengawasan internal yang berjalan setiap hari.

 

Kepala BPK Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, menjelaskan bahwa pengawasan barang/jasa di pemerintahan daerah wajib memenuhi prinsip probity audit sesuai Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  "Kepala daerah harus memastikan pengadaan barang/jasa yang berintegritas, transparan, dan akuntabel," jelasnya.

 

Plt. Inspektur Tapsel, Hamdy S Pulungan, menjelaskan bahwa Probity audit menilai konsistensi proses pengadaan barang/jasa sesuai prinsip integritas, kebenaran, dan kejujuran, serta kepatuhan pada peraturan perundangan.  Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari Balai Diklat PKN Medan dan BPK Perwakilan Provsu. (Zaki)