Penandatanganan ini menjadi langkah awal pelaksanaan Sekolah Rakyat, program strategis Kementerian Sosial RI untuk menjawab tantangan 4,1 juta anak Indonesia yang belum atau putus sekolah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, Sekolah Rakyat bukan hanya bangunan fisik, tetapi simbol negara hadir bagi mereka yang termarjinalkan. “Negara boleh tak mewariskan harta, tapi tidak boleh gagal mewariskan harapan,” tegasnya.

Mengacu pada Pasal 31 dan 34 UUD 1945, serta UU No. 13/2011 dan UU No. 11/2009, negara berkewajiban menjamin pendidikan bagi fakir miskin dan anak terlantar. Sekolah Rakyat dirancang sebagai pendidikan berbasis asrama, lengkap dengan fasilitas hidup, kesehatan, dan pemetaan bakat siswa.

Kabupaten Rokan Hilir menjadi salah satu dari 87 kabupaten/kota di 29 provinsi yang masuk gelombang pertama pembangunan Sekolah Rakyat. "Alhamdulillah, hari ini kita memenuhi undangan dan sekaligus penandatanganan perjanjian pinjam pakai aset daerah yang akan kita gunakan sebagai tempat dilaksanakannya sekolah rakyat," jelas H Bistamam.

Untuk kabupaten Rokan Hilir, lanjutnya lagi pelaksanaan sekolah rakyat itu akan dipusatkan di gedung bangunan eks kampus IPDN. "Sekolah rakyat tahap I B itu dengan jumlah siswa sebanyak 75 orang yang terbagi tingkat SMP sebanyak dua kelas dan tingkat SMA sebanyak 1 kelas. Sedangkan Sekolah rakyat ini akan kita pusatkan di bangunan gedung eks IPDN," terangnya kembali.

Bupati mengungkapkan bahwa Pemkab Rohil dengan tegas siap untuk mendukung pelaksanaan sekolah rakyat tersebut dan juga merencanakan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat. "Kami ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin tidak kehilangan masa depan hanya karena ekonomi," ujarnya.

H Bistamam juga menekankan bahwa program ini tidak hanya menyentuh pendidikan, tetapi juga menyentuh  pemberdayaan ekonomi. “Orang tua siswa akan dibina melalui pelatihan kewirausahaan, program bedah rumah, dan rehabilitasi kawasan kumuh,” tambahnya.

Program Sekolah Rakyat mengusung kurikulum terpadu: menggabungkan pendidikan formal, pembinaan karakter, literasi digital, dan pelatihan kepemimpinan. Para pengajarnya pun diseleksi ketat dari ASN, PPPK, dan lintas kementerian dengan dukungan TNI, Kemenpan RB, BKN, Kemendikbud, hingga Kemenag.

Kehadiran program ini sekaligus menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan ekstrem dan INPRES 4/2025 tentang data sosial-ekonomi nasional terpadu (DTSEN), sebagai basis validasi program-program strategis pemerintah.

"Program ini adalah investasi besar untuk masa depan generasi bangsa. Kami di Rokan Hilir siap menyukseskannya," kata H Bistamam dengan optimistis.