Dalam arahannya, Gus Irawan menegaskan bahwa 20 persen Dana Desa tahun 2025 akan difokuskan untuk program ketahanan pangan, sebagaimana diatur dalam Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2025. Ia menyebut bahwa ketahanan pangan bukan hanya prioritas pemerintah pusat, tetapi juga menjadi program super prioritas di Kabupaten Tapsel.

“Hampir 60 persen masyarakat Tapsel menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh menyukseskan program ini,” tegas Gus Irawan.

Rapat koordinasi ini bertujuan menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam pemanfaatan Dana Desa agar tepat sasaran. Bupati juga menekankan pentingnya jalur koordinasi yang solid antara Kepala Desa, Camat, hingga Bupati. Jika ada permasalahan di lapangan, penyelesaiannya harus bertahap, dimulai dari tingkat kecamatan sebelum dibawa ke Kabupaten.

Gus Irawan menambahkan bahwa meskipun sebagian besar desa telah mengesahkan APBDes 2025, penyesuaian alokasi dana desa tetap dimungkinkan demi optimalisasi program ketahanan pangan.

“Kepala desa adalah ujung tombak. Camat harus aktif melakukan monitoring dan evaluasi, agar kabupaten bisa memberi solusi atas kendala di lapangan,” jelasnya.

Pemkab Tapsel berharap program ini berdampak nyata dalam menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan kelaparan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam kesempatan yang sama, dilakukan juga sosialisasi program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) kepada para kepala desa/lurah. Program ini bertujuan memberikan pengakuan terhadap pengalaman kerja dan pendidikan nonformal yang pernah ditempuh, untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Jafar Syahbudin Ritonga, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, camat, stakeholder, serta seluruh kepala desa dan lurah se-Tapsel. (Zaki)