Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan komitmennya memperkuat program perlindungan sosial, pendidikan, hingga penyelesaian persoalan tanah untuk masyarakat.

“Walaupun kondisi APBD kita berat akibat transfer pusat berkurang hingga 24,8 persen atau sekitar Rp113,5 miliar, program jaminan sosial harus tetap jalan. ASN Tapsel sudah sepakat melalui gerakan Sinergi ASN Peduli untuk menambah 3.500 peserta jaminan kematian, di luar yang dibiayai APBD. Santunan ini sangat bermanfaat, bahkan ahli waris bisa menerima Rp42 juta dan anak-anak dijamin pendidikannya sampai perguruan tinggi,” tegas Bupati.

Sekolah Rakyat Rp200 Miliar

Bupati juga mengumumkan Tapsel menjadi salah satu daerah penerima program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial. Fasilitas boarding school bernilai Rp200 miliar akan dibangun di atas lahan 10 hektar milik Pemkab.

“Sekolah Rakyat ini untuk memutus mata rantai kemiskinan. Semua biaya ditanggung negara, dengan prioritas bagi keluarga termiskin desil I dan II. Tahun ajaran baru nanti, empat rombongan belajar tingkat SD dan SMP mulai dibuka,” ujarnya.

Pemindahan ASN & Program Perumahan

Bupati menyoroti persoalan ekonomi lokal yang terhambat karena 90 persen dari 7.000 ASN Tapsel tinggal di luar daerah. “Setiap bulan Rp60 miliar belanja pegawai tidak berputar di Tapsel. Karena itu kami canangkan pembangunan perumahan ASN di Sipirok–Angkola Timur agar uang APBD beredar di daerah,” katanya.

Namun, rencana itu terkendala karena lahan berada dalam konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL). Bupati menegaskan akan menempuh jalur pusat. “Kalau BPN tidak berani, akan saya tembus sampai ke Presiden. Program ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo untuk 3 juta rumah,” tambahnya.

Reforma Agraria & Legalitas Lahan

Terkait konflik agraria, Bupati menekankan dua kesepakatan penting:

1. APL dalam konsesi TPL seluas 4.577 Ha keluar dari izin perusahaan sehingga BPN dapat menerbitkan sertifikat untuk masyarakat.

2. Lahan Hutan Produksi yang dikelola warga akan diselesaikan melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

“Target saya memberi legalitas permanen agar rakyat bisa menguasai tanahnya dengan aman dan nyaman, tanpa gangguan pihak manapun,” tegasnya.

Dorongan Program MBG

Selain itu, Bupati juga mendorong percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menjangkau 91.000 anak di Tapsel. Jika berjalan, diperkirakan akan menggerakkan ekonomi daerah hingga Rp400 miliar per tahun.

Sebelumnya Bupati menyerahkan bantuan dari DWP Provinsi, BAZNAS kabupaten dan BPJS Ketenagakerjaan. Lalu dilanjutkan dengan tausiah oleh Al Ustadz Taufik Lubis dan dihadiri Wabup Tapsel H. Jafar Syahbuddin Ritonga, Anggota DPRD Tapsel, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Ketua TP PKK Tapsel, Ketua DWP Tapsel, Kabag Perlengkapan, Sekcam Angtim, mewakili Forkopimcam, Ketua BKMT Tapsel, Ketua PKK Kecamatan, para kades/lurah se-Angkola Timur, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jamaah BKMT Angkola Timur. (Zaki)